Penertiban Media Sosial dalam Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menilai setiap wilayah yang mengadakan Pilkada Serentak 2018 memiliki peta ancaman berbeda. Akan tetapi, potensi konflik dengan menggunakan media sosial ada di seluruh wilayah.
Dinyatakan bahwa media sosial telah menjadi instrumen politik sejak Pilkada 2012 lalu. Masing-masing calon memanfaatkan akun-akun secara daring tersebut untuk mencari simpati publik.
Akan tetapi, praktiknya menjadi cenderung negatif akhir-akhir ini. Untuk itu, untuk menyikapi hoax dan pemberitaan negatif di Media Sosial terdapat gugus tugas yang terdiri dari KPU, Bawaslu dan Kominfo. Tugas mereka adalah mengawasi isi dari Media Sosial agar tidak menimbulkan kampanye negatif yang dapat meresahkan masyarakat.
Ada dua mekanisme yang melingkupi tugas gugus ini. Mekanisme kajian dilakukan oleh gugus tugas, lalu ada juga mekanisme aduan yang masuk ke Bawaslu. Dari situlah akan ditindak akun-akun yang meresahkan
Selain itu, masing-masing gugus tugas juga mengadakan edukasi pada publik agar mengeluarkan seruan positif dan tidak berbau SARA. Oleh karena itu, gugus tugas tersebut juga melaukan kerja sama dengan kepolisian. Jadi selain UU Pilkada, ada juga UU ITE dan lainnya yang bisa menjerat aktivitas tidak sehat di internet.
Pemerintah pun sudah melakukan komunikasi dengan penyedia layanan sosial media untuk membantu menangkal kampanye negatif dan hoax. Dan dikabarkan penyedia layanan sudah memberikan kesanggupan mereka.
#IndonesiaDamai
Dinyatakan bahwa media sosial telah menjadi instrumen politik sejak Pilkada 2012 lalu. Masing-masing calon memanfaatkan akun-akun secara daring tersebut untuk mencari simpati publik.
Akan tetapi, praktiknya menjadi cenderung negatif akhir-akhir ini. Untuk itu, untuk menyikapi hoax dan pemberitaan negatif di Media Sosial terdapat gugus tugas yang terdiri dari KPU, Bawaslu dan Kominfo. Tugas mereka adalah mengawasi isi dari Media Sosial agar tidak menimbulkan kampanye negatif yang dapat meresahkan masyarakat.
Ada dua mekanisme yang melingkupi tugas gugus ini. Mekanisme kajian dilakukan oleh gugus tugas, lalu ada juga mekanisme aduan yang masuk ke Bawaslu. Dari situlah akan ditindak akun-akun yang meresahkan
Selain itu, masing-masing gugus tugas juga mengadakan edukasi pada publik agar mengeluarkan seruan positif dan tidak berbau SARA. Oleh karena itu, gugus tugas tersebut juga melaukan kerja sama dengan kepolisian. Jadi selain UU Pilkada, ada juga UU ITE dan lainnya yang bisa menjerat aktivitas tidak sehat di internet.
Pemerintah pun sudah melakukan komunikasi dengan penyedia layanan sosial media untuk membantu menangkal kampanye negatif dan hoax. Dan dikabarkan penyedia layanan sudah memberikan kesanggupan mereka.
#IndonesiaDamai
Komentar
Posting Komentar