Penindakan Tegas Ujaran Kebencian di Berbagai Negara
Dalam hukum Indonesia sebetulnya sudah diatur produk perundangan terkait dengan ujaran kebencian. Misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156-157.
Beberapa undang-undang (UU) dan ketentuan lain juga bisa menjadi landasan memidanakan ujaran kebencian, seperti UU No mor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No mor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
Dalam Laporan Resmi International Foundation for Electoral System (IFES) yang berjudul “Melawan Ujaran Kebencian Dalam Pemilu”, Januari 2018, disebutkan berbagai negara demokratis telah melakukan tindakan hukum yang tegas atas ujaran kebencian. KUHP Kanada mengatur tindakan menghasut kebencian sebagai sebuah pe langgaran yang dapat dituntut ke pengadilan dengan sanksi penjara maksimum 2 tahun.
KUHP Norwegia melarang ujaran kebencian didefinisikan sebagai pernyataan publik yang mengancam atau mencemooh seseorang atau menghasut kebencian, persekusi, atau merendahkan seseorang berdasarkan warna kulit, etnis, orientasi seksual, agama, atau filosofi hidup.
Di Republik Ceko, negara melarang ujaran kebencian dengan sanksi penjara maksimal dua tahun bagi setiap orang yang melakukan hasutan kebencian berbasis ras, etnis, agama, kelas, atau kelompok manapun. Namun, dalam kasus politik elektoral yang melibatkan partai politik tidak cukup hanya mendasarkan hukum normatif. Karena perlu ada panduan yang harus dipatuhi partai politik yang menjadi pelaku pemilu.
Di Kenya, pemerintah mengeluarkan panduan perilaku untuk partai politik dengan melarang penggunaan kekerasan, mencegah digunakannya kebencian, penghasutan etnis, dan fitnah. Di Nigeria, Komisi Independen Pemilihan Umum Nasional melarang penggunaan ujaran kebencian dan retorika diskriminasi dalam kampanye.
Di India, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mereka mengeluarkan Pedoman Perilaku yang menyatakan bahwa partai politik atau kandidat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan memperburuk perbedaan serta menciptakan kebencian atau ketegangan antar-kasta dan agama.
Panduan dan hukum akan berwibawa jika mampu menyeret politisi yang dianggap menganjurkan ujaran kebencian ke pengadilan. Namun, pemberian sanksi hukum pada politisi bukan perkara mudah. Karena akses dan pengaruh politik mereka dalam lembaga negara, hukum, sistem peradilan, dan pembangunan opini melalui media.
Keberhasilan sebagian pendukung Trump menggunakan ujaran kebencian untuk me menangkan pemilihan presiden di Amerika Serikat menunjukkan bahwa menjerat politisi bukanlah soal mudah.
#IndonesiaDamai
Beberapa undang-undang (UU) dan ketentuan lain juga bisa menjadi landasan memidanakan ujaran kebencian, seperti UU No mor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No mor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
Dalam Laporan Resmi International Foundation for Electoral System (IFES) yang berjudul “Melawan Ujaran Kebencian Dalam Pemilu”, Januari 2018, disebutkan berbagai negara demokratis telah melakukan tindakan hukum yang tegas atas ujaran kebencian. KUHP Kanada mengatur tindakan menghasut kebencian sebagai sebuah pe langgaran yang dapat dituntut ke pengadilan dengan sanksi penjara maksimum 2 tahun.
KUHP Norwegia melarang ujaran kebencian didefinisikan sebagai pernyataan publik yang mengancam atau mencemooh seseorang atau menghasut kebencian, persekusi, atau merendahkan seseorang berdasarkan warna kulit, etnis, orientasi seksual, agama, atau filosofi hidup.
Di Republik Ceko, negara melarang ujaran kebencian dengan sanksi penjara maksimal dua tahun bagi setiap orang yang melakukan hasutan kebencian berbasis ras, etnis, agama, kelas, atau kelompok manapun. Namun, dalam kasus politik elektoral yang melibatkan partai politik tidak cukup hanya mendasarkan hukum normatif. Karena perlu ada panduan yang harus dipatuhi partai politik yang menjadi pelaku pemilu.
Di Kenya, pemerintah mengeluarkan panduan perilaku untuk partai politik dengan melarang penggunaan kekerasan, mencegah digunakannya kebencian, penghasutan etnis, dan fitnah. Di Nigeria, Komisi Independen Pemilihan Umum Nasional melarang penggunaan ujaran kebencian dan retorika diskriminasi dalam kampanye.
Di India, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mereka mengeluarkan Pedoman Perilaku yang menyatakan bahwa partai politik atau kandidat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan memperburuk perbedaan serta menciptakan kebencian atau ketegangan antar-kasta dan agama.
Panduan dan hukum akan berwibawa jika mampu menyeret politisi yang dianggap menganjurkan ujaran kebencian ke pengadilan. Namun, pemberian sanksi hukum pada politisi bukan perkara mudah. Karena akses dan pengaruh politik mereka dalam lembaga negara, hukum, sistem peradilan, dan pembangunan opini melalui media.
Keberhasilan sebagian pendukung Trump menggunakan ujaran kebencian untuk me menangkan pemilihan presiden di Amerika Serikat menunjukkan bahwa menjerat politisi bukanlah soal mudah.
#IndonesiaDamai
Komentar
Posting Komentar